KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION : PARTISIPASI DAN TANTANGAN PEREMPUAN DALAM PEMILU - , Sumarni (Masyarakat Indonesia, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan afirmatif pemerintah terkait partisipasi perempuan dalam politik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perempuan yang berpartisipasi aktif dalam politik, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui Google Form, data sekunder dari KPU dan Bawaslu serta wawancara langsung dengan responden yang dipilih sebagai representatif dari penyelenggara (KPU, Bawaslu dan caleg perempuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia dapat mendorong perempuan Indonesia untuk terlibat dalam politik, baik sebagai penyelenggara maupun pelaku politik. Hal ini terbukti dengan jumlah calon legislatif perempuan rata-rata dari setiap partai memenuhi minimal 30%, menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi. Untuk penyelenggara pemilu, setiap kabupaten propinsi harus memiliki minimal 30% pelamar perempuan baik untuk komisioner KPU maupun Bawaslu, namun dari hasil penelitian jumlah perempuan menjadi sedikit pada saat pemilu dan penetapan komisioner terpilih. Hambatan yang diahadapi yakni kepercayaan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi melebihi laki laki dan tantangan yang kedua adalah perempuan memiliki beban ganda yakni bekerja di sektor publik dan domestik.