BIAYA POLITIK TINGGI: OLIGARKI, DINASTI POLITIK, DAN KORUPSI - Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Millata, Chanifia Izza (Masyarakat Indonesia, 2024)
Penyelenggaraan politik elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia tak dapat dipungkiri membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan pemilu di Indonesia masih erat dengan politik transaksional sehingga memicu fenomena biaya politik tinggi (high cost politic). Konsekuensi dari biaya politik tinggi mengakibatkan marak budaya korupsi, menyuburkan oligarki, dan menguatnya dinasti politik. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketiga hal saling berkaitan dan bagaimana cara memutus mata rantai tersebut. Teori yang digunakan adalah Oligarki Jeffrey A. Winters dan juga Tipologi Budaya Politik Familisme Wasisto Raharjo Djati. Metode yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika tingginya biaya pemilu, para oligark berperan menyokong dana untuk pencalonan kandidat. Sebagai imbalan, ketika sudah menduduki jabatan politik para oligark akan diberi posisi strategis. Selanjutnya, upaya mempertahankan jabatan politik dilakukan dengan meneruskan kekuasaan politiknya kepada keluarga (dinasti politik). Korupsi dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, mendanai partai politik, hingga kepentingan pemilunya. Untuk memutus mata rantai praktik tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama, partai politik memiliki standar Etika Partai dan melakukan kaderisasi berjenjang yang terlembaga sehingga jauh dari praktik nepotisme. Kedua, sanksi tegas terkait tindak pidana pemilu dalam hal ini money politics yang dilakukan partai politik maupun calon kandidat. Ketiga, masyarakat seharusnya tidak permisif dengan menormalisasi politik transaksional yang dilakukan oleh para calon kandidat dalam pemilu.