Local Government Responses to HIV and AIDS in the Border Areas: a Case Study of Batam
Abstract
-
References
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Kesehatan RI. 2005. Situasi perilaku berisiko tertular HIV di Indonesia: hasil SSP tahun 2004–2005. Jakarta: BPS dan Departemen Kesehatan RI.
BKKBN, Lembaga Demografi FE UI dan UNFPA Jakarta. 2005. Kependudukan dan pembangunan di Indonesia: keterkaitan konsensus International Conference on Population and Development (ICPD) dengan Target Millenium Development Goals (MDGs). Jakarta: UNFPA Jakarta.
Darwin, Muhadjir, Anna Marie Wattie, Siti Ruhaini Dzuhayatin and Susu Eja Yuarsi, 2003. “Traffiking and Sexuality in Indonesia-Malaysia Cross-Border Migration” in Darwin et al. (eds), Living on the Edges: Cross-Border Mobility and Sexual Exploitation In The Greater Southeast Asia Sub-Region, Yogyakarta: Centre for Population and Policy Studies Gadah Mada University.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2007. Laporan eksekutif Program Penanggulangan HIV/AIDS Lapas/Rutan di Indonesia. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Departemen Kesehatan RI dan Family Health International (FHI). 2006. Laporan hasil penelitian prevalensi infeksi saluran reproduksi pada wanita penjaja seks di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, 2005. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan Family Health International.
Departemen Kesehatan dan UNAIDS. 2002. Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS Maret 2003. Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia: respon saat ini— menangkal ancaman bencana nasional AIDS mendatang. Jakarta: Departemen Kesehatan.
Departemen Kesehatan RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Sosial RI, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan UNFPA. 2005. Kebijakan dan strategi nasional kesehatan reproduksi di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. 2007. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1197/MENKES/SK/XI/2007 tentang kelompok kerja penanggulangan HIV/AIDS Departemen Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. 2007. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 760/MENKES/SK/VI/2007 tentang penetapan lanjutan rumah sakit rujukan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2004. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Jakarta: Kantor ILO Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 2007. Rencana strategik 2006–2010. Tanjungpinang: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Direktorat Kesehatan Komunitas, Departemen Kesehatan RI. tanpa tahun. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil dan Perbatasan (makalah singkat). Jakarta: Direktorat Kesehatan Komunitas Departemen Kesehatan RI.
Ditjen, PP and PL, Departemen Kesehatan RI. 2008. Laporan statistik kasus HIV/AIDS di Indonesia (Dilapor sampai dengan Juni 2008). Jakarta: Ditjen PP & PL Departemen Kesehatan RI.
Health Economics and HIV/AIDS Research Division, University of Natal and USAID The Policy Project. 2001. HIV/AIDS toolkit for local government. Kwazulu Natal: USAID.
Hugo, Graeme. 2001. Population mobility and HIV/AIDS in Indonesia. Jakarta: International Labour Office.
Isna, Alizar; Solahudin Kusumanegara dan Nurlaela. 2005. Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS pada Era Otonomi Daerah. Seri Laporan Nomor 148. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2003. Strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Komisi Penanggulangan AIDS. 2005. Country report mengenai tindak lanjut deklarasi komitmen HIV/AIDS (UNGASS) periode pelaporan 2003–2004. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS.
Komisi Penanggulangan AIDS (NAC). 2005. The Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS (NAC).
Komisi Penanggulangan AIDS. 2006. Laporan nasional kegiatan estimasi populasi dewasa rawan terinfeksi HIV tahun 2006. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan Komisi Penanggulangan AIDS.
Komisi Penanggulangan AIDS. 2007. Strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS 2007-2010. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS.
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2007. Rencana aksi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 2007–2010. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Ministry of Health Indonesia. 2007. Review of the health sector response to HIV/AIDS in Indonesia 2007. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia.
National AIDS Comission–Republic of Indonesia. 2008. Country report on the follow up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS. UNGASS reporting period UNGASS reporting period 2006–2007. Jakarta: National AIDS Comission.
Pemerintah Kota Batam. 2007. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.86/HK/ IV/2007 tentang Pembentukan Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Batam. Jakarta: Pemerintah Kota Batam.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2007. Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 12 tahun 2007 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak (trafiking). Tanjungpinang: Pemberdayaan Perempuan–Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2007. Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 15 tahun 2007 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang: Biro Hukum dan Organisasi–Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Purwaningsih, Sri Sunarti; Augustina Situmorang, Widayatun, Zainal Fatoni dan Yuly Astuti. 2006. Kondisi kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan: kasus Kabupaten Sanggau dan Kota Batam. Laporan Penelitian PPK-LIPI. Jakarta: PPK-LIPI.
Rumah Sakit (RS) Budi Kemuliaan Batam. 2007. Data kasus HIV/AIDS di RS Budi Kemuliaan Kota Batam. Batam: RS Budi Kemuliaan. Batam: RS Budi Kemuliaan.
Situmorang, Augustina; Sri Sunarti Purwaningsih, Widayatun, Zainal Fatoni and Yuly Astuti. 2007. Kondisi kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan: fenomena IMS termasuk HIV/AIDS. Laporan Penelitian PPK-LIPI. Jakarta: PPK–LIPI.
World Bank, UNDP, AMICAAL, Urban Management Programme and Cities Alliance. 2003. Local Government Responses to HIV AIDS: A handbook to support local government authorities in adressing HIV/AIDS at the municipal level. Washington DC: World Bank Group.
UNAIDS. 2001. Global strategy framework on HIV/AIDS. Geneva: UNAIDS.
UNAIDS. 2005. The Global Task Team, a pathway to implement the ‘Three Ones’— opportunities for scaling up the response to HIV at country level (guidance note). Geneva: UNAIDS.
UNAIDS. 2005. The ‘Three Ones’ in action: where we are and where we go from here. Geneva: UNAIDS.
UNAIDS. 2006. Setting national targets for moving towards universal access: a working document. Geneva: UNAIDS.
UNAIDS. 2008. Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva: UNAIDS.
Wagner, Lola and Danny Irawan Yatim.1997. Seksualitas di Pulau Batam (Suatu Studi Antropologi). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Perspective dan the Ford Foundation.
Yayasan Spiritia. tanpa tahun. Sejarah HIV di Indonesia. Dikutip dari http://spiritia.or.id/.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. This license allows others to remix, adapt, and build upon the work, as long as they credit the author and license their new creations under the same terms.
2. Authors may enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., posting it to an institutional repository or including it in a book), provided there is an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their personal website) prior to and during the submission process, as this can lead to productive exchanges and increase citations of the published work (See The Effect of Open Access ).
