PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN

Abstract

Keterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasi
pemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan
secara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam
melakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untuk
mengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidat
secara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal ini
diperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihan
penyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan.