ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH

Authors

  • Mardyanto Wahyu Tryatmoko Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.221

Keywords:

desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusi
pada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
maupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaan
yang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi pada
perseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.

Downloads

Published

2025-05-06

How to Cite

Tryatmoko, M. W. (2025). ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH. Jurnal Penelitian Politik, 10(1), 13. https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.221

Issue

Vol. 10 No. 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Author(s)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.