PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Abstract

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skema
penyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks skema penyelenggaraan dan sistem
pemilu, penataan tak hanya terkait urgensi penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilu
presiden, melainkan juga penataan kembali format pilpres itu sendiri. Sistem pilpres yang diterapkan oleh Indonesia
saat ini bukan hanya tidak menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,
tetapi juga cenderung mendistorsikan obsesi penguatan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang telah
diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Penataan relasi eksekutif-legislatif dalam hal ini juga amat penting.
Koalisi yang lazimnya ditemukan pada pemerintahan parlementer, namun dengan sistem multipartai dalam
presidensial hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme checks and balances internal DPR
maupun antara DPR dan Presiden pun harus dibenahi.