MENILIK CELAH PLUTOKRASI MELALUI POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN PERNGARUH PASCA PEMILU

Abstract

Plutokrasi di Indonesia telah mengakar sejak era sebelum reformasi dan bertahan hingga sekarang. Para pemilik modal menggunakan akses ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan. Proses ini bermula dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dipenuhi dengan politik uang dan politik transaksional. Fakta menunjukkan bahwa jual beli suara dan transaksi politik memiliki keterkaitan dengan praktik perdagangan pengaruh. Indonesia sejatinya telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Namun, pengaturan perdagangan pengaruh masih belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan urgensi pengaturan perdagangan pengaruh ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Peneliti menemukan bahwa praktik perdagangan pengaruh menyebabkan tumbuh suburnya politik uang dan politik transaksional saat berlangsungnya pemilu. Tanpa diaturnya perdagangan pengaruh di Indonesia, maka demokrasi yang menjadi marwah dalam pelaksanaan pemilu akan rusak sebab tidak terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.