POLITIK PEMINGGIRAN MASYARAKAT ADAT DIBALIK PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA

Abstract

Masyarakat Adat merupakan sekolompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Adanya cacat dalam perumusan dasar payung hukum untuk pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara, berpotensi menimbulkan konflik domino utamanya berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu terkait politik peminggiran masyarakat adat dibalik pembangunan IKN Nusantara. Melihat bahwa saat ini, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat, satu demi satu terampas. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, di mana data-data diperoleh berdasarkan kajian kepustakaan. Selanjutnya, dalam menguraikan pembahasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskripif analitis. Pada akhirnya, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa: 1) permasalahan utama dan yang paling besar di IKN Nusantara adalah terpinggirkannya masyarakat adat; 2) Peminggiran masyarakat adat ini, ternyata muncul akibat adanya permasalahan-permasalahan lain, diantaranya: terancamnya ruang hidup masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat yang kurang diakomodir, dan lemahnya perlindungan hukum untuk masyarakat adat. 3) Lebih lanjut, permasalahan utama tersebut juga akan menimbulkan dampak negatif lagi bagi masyarakat adat, di antaranya yaitu: ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya bargaining position, dan minimnya fasilitas untuk masyarakat adat.