LACAK BALAK UNTUK VERIFIKASI UJI LEGALITAS KAYU PADA PEMANENAN KAYU HUTAN ALAM
Main Article Content
Abstract
Currently, timber trade requires that wood products must come from legally and responsibly managed forests. In
Indonesia, to prove that wood products are legal if they are equipped with Legitimate Certificate of Forest Product,
V-legal mark and electronic label in the form of Barcode. One method of proving wood origin in timber harvesting is
log tracking method through labeling. This study examines the accuracy of log tracking in a Timber Forest Product
Enterprise of Natural Forest (IUPHHK-HA) PT. Sumalindo Lestari Jaya II in Mahakam Ulu District, East
Kalimantan Province. The log tracking was accomplished by tracking the comformity between wood documents in
production result report (LHP), the numbered tree label attached on the stump till the cruising result report (LHC)
document. Methods of sampling of LHP wood documents were conducted purposively through sample plots in three
different felling sites. Results showed that timber traceability based on the LHP document to the tree number label
attached on the tree stump wae 100%. However the level of log traceability from LHP documents to LHC documents
ranges from 85.7–100% with average of 96.2%. Mismatch information between timber documents on LHP, the
stump and LHC was mainly caused by wrong group of wood species and tree diameter classes.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Astana, S., Ismanto, A. D., Suharjito, D., Wulandari, W., Soenarno, Bangsawan, I., Salaka, S., Iqbal, M. & Kurniawan, A. S. (2016). Review kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Bogor: FORDA PRESS.
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas kayu. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.20/ PHPL-SET/2015 tentang petunjuk teknis inventarisasi tegakan sebelum penebangan dalam hutan produksi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Usaha Kehutanan.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL-SET/2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Usaha Kehutanan.
Dykstra, D. P., Kuru, G., Taylor, R., Nussbaum, R., Magrath, W., & Story, J. (2002). Technologies for wood tracking: Verifying and monitoring the chain of custody and legal compliance in the timber industry World Bank / WWF Alliance for forest conservation and sustainable use. Diakses dari http://www.logandlumbertags.com/ images/wwfBinaryitem738.pdf, pada 20 Oktober 2017.
Kementerian Kehutanan. (2003). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts- II/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
Kementerian Kehutanan. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut- II/2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/ Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2014 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/ Menlhk-II/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/ Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Penegalolaan, atau Pada Hutan Hak. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kravets, P., Lazebnyk, М., & Khan, E. (2015). International experience in development of timber tracking systems. Diakses dari http://librar y.euneighbours.eu/sites/default/files/attachments/international_experience_in_development_of_timber_ tracking_system.pdf, pada 20 Oktober 2017.
Lembaga Ekolabel Indonesia. (2008). Panduan lacak balak/CoC. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).
Siregar, I. Z., Siregar, U. J., Karlinasari, L., & Yunanto, T. (2008). Pengembangan metode penanda genetika molekuler untuk lacak balak (Studi kasus pada jati). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 13(2), 56–68.
Soenarno, Endom, W., & Dulsalam. (2016). Faktor eksploitasi di PT Kayu Tribuana Rama, Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Penelitian. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
Soenarno, Endom, W., Dulsalam, & Suhartana, S. (2016). Faktor eksploitasi di PT Wijaya Sentosa, Papua Barat. Laporan Hasil Penelitian. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
Yunanto, T. (2010). Uji lapang lacak balak kayu Meranti Balau (Shorea laevis Ridl.) dengan penanda mikrosatelit. (Thesis). Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
